Tag Archives: evaluasi pendidikan

UJIAN NASIONAL: APAKAH THERMOMETER BISA MENYEMBUHKAN?

Oleh: Rahmat S Syehani

Setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya selalu sehat dan ceria. Namun, ada kalanya sang anak menderita demam yang ditandai dengan kenaikan suhu tubuh. Biasanya orang tua hanya memegang kepalanya atau badannya, dan kemudian mengatakan “badan kamu panas nak, ayo istirahat”. Bagi orang tua lain yang menyadari bahwa panas tubuh anak yang dirasakan oleh telapak tangan ibu atau ayah bukanlah indikator yang sebenarnya. Karena bisa jadi jika telapak tangan ayah atau ibu sedang dingin, maka saat memegang badan anak akan terasa lebih hangat, meskipun suhu tubuh anak sebenarnya normal. Atau bisa saja anak mengalami kenaikan suhu badan tetapi masih dibawah 37,2oC. Maka orang tua yang menyadari keterbatasan daya ukur telapak tangan dalam mendeteksi panas lebih cenderung menyediakan thermometer di rumahnya, karena menyadari bahwa “telapak tangan bukan alat pengukur suhu”.

Dari sini kemudian kita mengetahui bahwa standar untuk pengukuran suhu adalah thermometer, bukan telapak tangan. Meskipun kita tahu bahwa telapak tangan bisa merasakan panas atau dinginnya tubuh, tetapi telapak tangan memiliki beragam keterbatasan sehingga tidak bisa menentukan secara akurat suhu tubuh yang diukur. Jika seorang ayah atau ibu telah mengetahui bahwa suhu tubuh anaknya diatas 37.5 oC maka mereka perlu melakukan tindakan lanjutan, misalnya membawa anak untuk diperiksa ke dokter atau memberikan obat penurun panas. Karena orang tua menyadari, thermometer bukanlah obat. Thermometer hanyalah alat yang digunakan untuk membantu orang tua membaca suhu tubuh anaknya. Jika sudah terbaca, maka perlu ada tindakan lanjut sesuai dengan angka suhu yang terbaca.

 

Nilai test, termasuk UN adalah indicator capaian terhadap objective

Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah evaluasi pembelajaran atau penilaian proses pendidikan maupun penilaian hasil belajar. Konsep penilaian hasil belajar muncul dari keinginan pendidik untuk melihat sejauh mana materi yang telah diajarkan telah dipahami oleh peserta didik. Dari sini kemudian berkembang istilah evaluasi formative atau sumative. Dimana evaluasi formative ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berjalan sehingga jika ditemukan kesenjangan antara apa yang diajarkan oleh Guru dengan yang dipahami siswa maka bisa diperbaiki dengan segera. Perbaikan bisa dilakukan beragam cara, tergantung pada apa yang menjadi permasalahan. Untuk itu evaluasi formative semestinya bukan saja berisi tentang soal-soal apa yang sudah diajarkan tapi juga bisa menanyakan pada siswa tentang strategi belajar yang diterapkan, apakah membantu mereka belajar atau tidak. Nah, pertanyaan jenis ini tentu hanya relevan untuk siswa yang sudah relative mature. Misalnya saja ditanyakan pada siswa SMP atau SMA.

Adapun evaluasi summative dirancang guru dengan maksud untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap keseluruhan materi yang telah diajarkan. Banyak pertanyaan kritis tentang evalusi summative ini, misanya apakah ini digunakan untuk “menghakimi” siswa atau untuk “memperbaiki” guru? Bagi siswa yang tidak mencapai nilai minimal yang telah ditentukan, apakah harus mengulang atau melanjutkan saja? Apakah test summative dilakukan diakhir semester atau setiap selesai sub bab? Apakah di akhir tahun ajaran perlu dilakukan test summative terhadap keseluruhan materi ajar untuk satu tahun? Dan mungkin lebih banyak lagi. Tetapi, bagi sebagian besar guru yang bergelut di sekolah setiap hari menyadari bahwa hasil test summative merupakan indicator tentang capaian hasil belajar siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Saya pertegas bahwa hasil test summative setiap sekolah tentu berbeda, tergantung pada tujuan pembelajaran masing-masing. Bahkan, dengan tujuan pembelajaran yang sama jika kualitas soal yang berbeda (missal tingkat kesulitan soal, daya beda, validitas dan reliabilitas) maka besar kemungkinan akan berbeda pula hasil yang diperoleh.

Keberagaman instrument evaluasi dari setiap sekolah kemudian akan menentukan keberagaman arti ketercapaian hasil belajar. Katakanlah misalnya seorang siswa yang memperoleh nilai 8 pada pembelajaran Matematika kelas 9 di sekolah A, tentu akan memiliki arti yang berbeda dengan nilai 8 di sekolah lain meskipun materi pelajaran dan kelasnya sama. Atas pertimbangan demikian, maka perkumpulan kepala sekolah di tingkat  kabupaten atau kota  mengadakan ulangan umum bersama (UUB) atau sejenisnya.

Kegiatan seperti ini sebenarnya dimaksudkan untuk menstandarisasi makna “hasil belajar” antara satu sekolah dengan sekolah lain. Yang juga kemudian bisa dikembangkan menjadi standarisasi makna “prestasi” antara sekelompok siswa dari sekolah yang satu terhadap sekolah yang lain. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, untuk keperluan siapa test standarisasi ini dimaksudkan? Untuk keperluan siswa, guru, sekolah, atau untuk dinas pendidikan kabupaten/kota? Pertanyaan bisa dilanjutkan lebih dalam jika evaluasi ini ditujukan untuk “menghakimi” atau membuat peringkat baik siswa, guru, atau sekolah. Misalnya saja Apakah pantas membandingkan antara siswa yang mengikuti proses pembelejaran di sebuah sekolah yang tidak memiliki laboratorium dan perpustakaan dengan siswa yang berasal dari sekolah yang memiliki segala sarana dan prasarana yang memadai?

Keberadaan ujian nasional juga memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda. Karena pemerintah telah menetapkan kurikulum terstandar yang harus diimplementasikan pada setiap penyelenggaraan proses pendidikan (misalnya kurikulum 2013) maka pemerintah perlu melihat sejauh mana ketercapaiannya. Katakanlah misalnya, untuk seluruh siswa SMP pada pembelajaran matematika, dalam kurikulum pemerintah telah menetapkan sepuluh standar kompetensi yang perlu dikuasai siswa. Setelah siswa mengikuti pembelajaran selama tiga tahun maka pemerintah perlu mengecek capaian standar kompetensi yang dipahami oleh setiap siswa; berapa persen siswa memahami standar kompetensi matematika yang telah ditetapkan? Untuk menjawab hal tersebut maka pemerintah perlu membuat instrument evaluasi yang tervalidasi dan terstandar di seluruh Indonesia.

Jika menyerahkan pada masing-masing sekolah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar selama tiga tahun kemungkinan akan terbuka peluang ketimpangan yang sangat besar antara “makna nilai 10” di satu sekolah dengan nilai yang sama pada sekolah yang lain. Untuk itulah maka UN dianggap sebagai indicator yang fair dan tepat untuk mengevaluasi capaian hasil belajar secara nasional. Pertanyaannya, apakah fair juga membandingkan mutu capaian hasil belajar siswa dari sabang sampai merauke padahal fasilitas pendukungnya berbeda?

 

UN atau UUB adalah indicator, bukan obat

Di dalam kalimat pembuka saya telah menceritakan posisi thermometer dalam mendeteksi panas tubuh seorang anak. Kita sama-sama mengetahui bahwa thermometer bukanlah obat. Bahkan thermometer adalah instrument yang sangat sederhana dan tidak bisa mendeteksi sakit yang dialami oleh seorang anak saat suhu badannya menunjukan angka di atas 38oC. Jika ingin tahu apa jenis penyakitnya dan bagaimana pengobatannya, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Pada saat dilakukan pemeriksaan ulang, biasanya dokter menggunakan instrument lain yang lebih relevan, misalnya stetoskop.

Demikian juga dengan hasil UN maupun UUB dalam dunia pendidikan. Hasil UN atau UUB bukanlah obat yang kemudian dianggap bisa meningkatkan mutu pendidikan. Sama seperti thermometer, hasil UN hanyalah indicator awal akan potret pendidikan yang ada. Sebagai sebuah potret, sangat tergantung pada saat dilakukannya pemotretan, dan juga sangat tergantung pada sisi yang dipotret dan sudut pemotretan. Untuk mengidentifikasi kondisi mutu pendidikan lanjutan maka diperlukan instrument lain misalnya instrument pemetaan mutu guru, kondisi sekolah dan sarana dan prasarana. Pertanyaan lanjutan, dan juga mengulang dari pertanyaan sebelumnya, apakah “nilai” yang diperoleh dari instrument-instrumen tersebut sebagai indicator “untuk menghukum” atau untuk memperbaiki? Lalu dimana tugas pemerintah? Menghakimi sekolah, guru, dan siswa atau memperbaikinya? Apakah memperbaiki mutu bisa dilakukan dengan menggonta-ganti instrument?

 

UN dan Kelulusan

Untuk tahun ini, Alhamdulillah UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan. Melainkan untuk pemetaan capaian prestasi belajar siswa. Pemerintah juga menyebutkan bahwa penentu kelulusan selanjutnya adalah sekolah. Apakah ini sebuah kemajuan atau kemunduran? Saya tidak dapat menjustifikasinya, mengingat sejarah pendidikan Indonesia telah mengalami beragam kebijakan dalam menentukan kelulusan siswa.

Misalnya saja, sebelum tahun 1970 pemerintah menyelenggarakan Ujian Negara dan hasilnya menentukan kelulusan siswa. Merasa tidak tepat, maka sekitar tahun 1970 sampai 1982 pemerintah menggantinya menjadi Ujian Sekolah, dimana penentu kelulusan ditentukan oleh sekolah. Kita bisa melihat bahwa bandul kiri dimana Ujian Negara menentukan kelulusan kemudian bergerak ke bandul kanan dimana ujian sekolah yang menentukan kelulusan, ternyata kedua-duanya tidak mampu mendongkrak mutu pendidikan nasional. Jika pada masa ujian Negara banyak yang dirugikan, maka pada masa ujian sekolah ternyata sekolah tidak mampu menunaikan amanahya dengan benar sehingga mutu lulusan kurang terjaga.

Pergeseran bandul kemudian bergerak ketengah, pada tahun 1983 hingga 2003 diberlakukan konsep EBTANAS, dimana kelulusan merupakan gabungan antara nilai hasil ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan yang diselenggarakan sekolah. Model inipun kemudian dianggap belum pas hingga melahirkan konsep Ujian Nasional pada beberapa tahun terakhir dimana siswa perlu mencapai nilai tertentu pada  mata pelajaran UN sebagai syarat kelulusan. Ternyata model terakhir inipun masih dianggap menciptakan ketidakadilan, membuka peluang curang hingga mengajarkan anak untuk tidak jujur. Hingga akhirnya sama-sama kita dengar bahwa mulai UN tahun 2015 tidak lagi menentukan kelulusan siswa. Apakah ini akan menyelesaikan permasalahan pendidikan Indonesia? Apakah ini akan membantu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia?

Menurut Menteri saat itu, Dr Anies Baswedan, UN  kali ini diharapkan dapat digunakan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk pada pendidikan berikutnya dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Saya sedikit ragu dengan harapan tersebut. Karena hasil UN hanyalah indicator capaian penguasaan materi ajar, ia bukan indicator dari gambaran proses pembelajaran yang sebenarnya terjadi.

Selain itu, meskipun di dalam hasil UN nanti ada deskripsi tentang capaian prestasi siswa tetapi ia tidak bisa memberikan gambaran utuh dari hasil proses pendidikan yang sebenarnya. Terlalu sederhana jika UN dijadikan satu-satunya indicator tentang capaian hasil belajar yang siswa, sama dengan sederhananya jika hasil thermometer dijadikan mutu kesehatan seseorang, karena ada sakit tertentu yang tidak diindikasikan oleh meningkatnya suhu tubuh, contoh yang paling sederhana adalah sakit mag. Dalam pendidikan misalnya kematangan emosi, kemampuan berpikir analitis, kesiapan menjadi warga Negara yang baik tidak bisa digambarkan oleh hasil test yang diselenggarakan sekitar 90 menit per matapelajaran. Juga kita perlu menyadari bahwa satu instrument tidak bisa digunakan untuk beragam tujuan maupun beragam analisa.

 

Reposisioning tujuan UN

Dengan paparan yang telah saya sampaikan di atas, maka menurut pendapat saya, posisi UN hanyalah sebagai salah satu instrument untuk pemetaan salah satu komponen standar nasional pendidikan. Dengan menempatkan di sisi ini, artinya pemerintah akan menggabungkan hasil UN dengan hasil dari instrument standarisasi nasional pendidikan lainnya yang kemudian dijadikan sebagai data awal untuk merancang perbaikan mutu pendidikan.

Misalnya saja, data UN yang nanti diperoleh bisa dikorelasikan dengan data kompetensi dan kualifikasi guru, kemudian dibuat analisa dan program untuk pengembangan mutu Guru. Hasil peta kompetensi dan kualifikasi guru yang dilakukan pemerintah pun perlu diintegrasikan dengan data real di lapangan, misalnya hasil supervise dari kepala sekolah dan pengawas setempat. Dari sini pun akan ada tantangan lagi yaitu bagaimana seluruh kepala sekolah memiliki kemampuan supervisi dan pendampingan guru yang terstandar. Maka akan lahir program pengembangan profesi kepala sekolah, yang didalamnya berisi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran dan mutu sekolah.

Jadi, pengambalian UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan belum merupakan jawaban tuntas atas permasalahan UN, hanya mengulang sejarah didekade 1970-an hingga awal dekade 2000-an.